Politik & Pemerintahan
Palangka Raya
Rapat Banggar DPRD Kalteng Bahas Perubahan APBD Digelar Dengan Tertutup
Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD dan TAPD membicarakan berbagai penyesuaian perencanaan serta penganggaran terhadap kebutuhan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalteng yang masuk dalam Perubahan APBD 2026.
A
Oleh:
Admin Pesona Kalteng News
(Jurnalis Investigasi Khusus)
•
2 mnt baca
Ukuran Teks:
Tautan berita berhasil disalin ke clipboard!
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut dihadiri unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalteng, anggota Banggar, jajaran TAPD, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Turut hadir Anang Dirjo Asisten Pembangunan dan perekonomian setda propinsi kalimantan Tengah ,Hj Sunarti Asisten Administrasi umum Propinsi Kalimantan Tengah ,kepala badan perencanaan dan riset dan inovasi daerah propinsi kalteng Syafifiri ,Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalteng Suyuti, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalteng, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, serta Kabid Pajak Daerah Bapenda Provinsi Kalteng.
Rapat berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Provinsi Kalteng. Pembahasan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan dan penyempurnaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Namun, rapat Banggar bersama TAPD tersebut berlangsung secara tertutup. Kondisi ini membuat informasi mengenai materi pembahasan tidak seluruhnya dapat diketahui oleh publik maupun awak media yang berada di luar ruang rapat.
Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD dan TAPD membicarakan berbagai penyesuaian perencanaan serta penganggaran terhadap kebutuhan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalteng yang masuk dalam Perubahan APBD 2026.
Kehadiran sejumlah kepala OPD menjadi bagian penting dalam pembahasan karena masing-masing perangkat daerah berkaitan langsung dengan program, kegiatan, target serta kebutuhan anggaran yang diajukan dalam perubahan APBD.
Rapat Banggar dan TAPD selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026 sebelum nantinya ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat tersebut dihadiri unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalteng, anggota Banggar, jajaran TAPD, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Turut hadir Anang Dirjo Asisten Pembangunan dan perekonomian setda propinsi kalimantan Tengah ,Hj Sunarti Asisten Administrasi umum Propinsi Kalimantan Tengah ,kepala badan perencanaan dan riset dan inovasi daerah propinsi kalteng Syafifiri ,Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalteng Suyuti, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalteng, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalteng, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, serta Kabid Pajak Daerah Bapenda Provinsi Kalteng.
Rapat berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD Provinsi Kalteng. Pembahasan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan dan penyempurnaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Namun, rapat Banggar bersama TAPD tersebut berlangsung secara tertutup. Kondisi ini membuat informasi mengenai materi pembahasan tidak seluruhnya dapat diketahui oleh publik maupun awak media yang berada di luar ruang rapat.
Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD dan TAPD membicarakan berbagai penyesuaian perencanaan serta penganggaran terhadap kebutuhan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalteng yang masuk dalam Perubahan APBD 2026.
Kehadiran sejumlah kepala OPD menjadi bagian penting dalam pembahasan karena masing-masing perangkat daerah berkaitan langsung dengan program, kegiatan, target serta kebutuhan anggaran yang diajukan dalam perubahan APBD.
Rapat Banggar dan TAPD selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026 sebelum nantinya ditetapkan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ruang Pembaca
Komentar Pembaca
Sampaikan pandangan Anda dengan santun dan tetap relevan dengan topik berita.
Belum ada komentar.
Jadilah pembaca pertama yang menyampaikan pandangan pada berita ini.
Buletin Redaksi
Suka dengan Laporan Jurnalistik Kami?
Dapatkan kurasi berita penting seputar Kalimantan Tengah langsung di kotak masuk email Anda setiap pagi.
